Menguatkan Warga Negara Sebagai Pemilih Cerdas

pemilihcerdasJika tak terjadi penundaan, pada tanggal 9 April 2014 bangsa ini akan melakukan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, sebagai bentuk perubahan periode kepemimpinan sehingga diperlukan suatu pendekatan sosial yang didasari dengan pandangan bahwa masyarakat (wajib pilih) adalah sistem klaim yang memiliki potensi dalam menentukan kendali pemerintahan dan arah cita-cita pembangunan bangsa.

Pemerintah dan partai politik sebagai aktor penentu pendekatan sosial tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengkonsolidasikan aturan yang sesuai dengan kerangka substansif mengenai pemilihan umum untuk mendorong inisiasi warga negara. Menurut Antonius Cahyadi (2010) penyelenggara negara harus mengambil posisi sebagai administrator ruang publik yang memfasilitasi berbagai identitas untuk saling bertemu dan berinteraksi bersama secara rasional.

Dalam UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sangat jelas tersirat dalam undang-undang ini, bahwa ada ruang sosial yang harus dilahirkan untuk mencapai kedaulatan rakyat.

Fenomena kedaulatan rakyat menjadi harga yang mahal setiap pemilihan umum, karena rakyat hanya dijadikan komoditas politik lewat daya persuasi partai politik dalam mengkampanyekan program dengan trik yang dalam bahasa Muna disebut “gulai-gulai pongke” (memanis-maniskan telinga). Padahal melalui proses pemilihan umum, rakyat menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada partai politik.

Gambaran sistem kepartaian di Indonesia diwarnai dengan begitu dominannya peran pemimpin politik dalam menentukan keberhasilan partai di arena politik Indonesia. Hal itu karena partai politik tidak berbasis pada grass roots (akar rumput) sehingga rakyat hanya diposisikan sebagai individu yang nilai gunanya ditentukan dari suara yang mereka berikan dalam pemilihan (Harry Mulya Zein, 2011). Kondisi ini berakar karena faktor sosial ekonomi dan politik yang timpang, sebagai akibat dari kebodohan dan kemiskinan sebagian besar masyarakat Indonesia, padahal hak yang sama bagi setiap warga negara yang seharusnya bersifat universal masih belum berlaku secara menyeluruh, terutama masyarakat marginal belum mendapatkan saluran politik yang tepat dalam mengapresiasikan aspirasi mereka sebagai warga negara.

Pertanyaan kemudian, apa yang semestinya dibenahi untuk menguatkan warga negara sebagai pemilih cerdas, dan bagaimana fungsi representasi politik dari partai politik agar berjalan efektif dalam pencapaian pemilih cerdas? Ideologi tidak lagi menjadi faktor penentu, karena arus pragmatisme politik yang demikian kuat. Sudah menjadi rahasia umum, orang atau kelompok tertentu merasa wajar dan tidak berdosa jika suara mereka diberikan kepada siapa saja yang membuat penawaran, karena merasa hanya itulah bagian mereka dalam demokrasi. Menurut Fauzan Ali Rasyid (2011) Suara rakyat tak ada bedanya seperti komoditi biasa yang bisa diperjualbelikan untuk siapa saja yang membuat penawaran, rakyat menjadi kehilangan kekuatannya.

Satu kalimat yang selalu diharapkan dalam pemilihan umum adalah “pemilih cerdas” yang sangat tergantung dari kualitas pemilih. Sangat penting untuk mempertanyakan seorang figur atau kandidat sebelum menentukan pilihan bahwa Apakah memberikan aspirasi kepada orang yang pantas untuk mewakili kita, atau memberikan kepercayaan keterwakilan kepada orang yang seharusnya pantas untuk kita wakilkan? Di sinilah pentingnya pendidikan politik dan input informasi yang dapat menguatkan warga negara sebagai pemilih cerdas.

Dalam ilmu politik ada empat perilaku pemilih (voter behavior), yaitu :

  1. pemilih rasional, yakni mereka yang menjatuhkan pilihan terhadap program kerja partai politik atau kontestan pemilihan umum.
  2. pemilih pragmatis, yakni mereka yang mau memilih berdasarkan pertimbangan kepentingan seperti materi atau tercukupinya kebutuhannya. Pemilih seperti ini tidak memiliki ’sense of civic competence’.
  3. pemilih berdasarkan ikatan emosi. Pemilih dengan kategori ini adalah mereka yang menjatuhkan pilihannya berdasarkan ikatan primordial dan kepartaian.
  4. pemilih tradisional, yakni mereka yang mendasarkan pilihan terhadap kharismatik seorang figur, seperti pilihan terhadap figur keturunan pemuka agama, tokoh adat atau keturunan bangsawan.

Suara rakyat bukan alat barter untuk kepentingan politik tertentu, adanya praktek money politic melahirkan sikap pragmatisme pemilih dan juga dapat berdampak pada distorsi kepemimpinan. Selain itu, praktek money politic juga memberikan stigma memilih kucing dalam karung. Di sinilai peran partai politik dan saluran informasi, baik dari pemerintah maupun media (lokal dan nasional) dibutuhkan. Partai politik dituntut komitmennya dalam membangun demokrasi lewat mandat kerakyatan dan media dituntut untuk memberitakan informasi yang rasional dan proposional.

Partai politik memiliki peranan yang sangat signifikan dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik merupakan pilar bangsa yang memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip ‘checks and balances’ dalam arti yang luas (Jimly Asidiqie, 2009). Peran media sangat dibutuhkan dalam mendorong penguatan warga negara sebagai pemilih cerdas. Informasi politik melalui media secara berimbang dan profesional sangat berperan dalam memainkan emosi dan kesadaran masyarakat dalam menentukan sikap politik. Untuk itu media harus lebih sensitif dan responsif pada realitas sosial dan tidak menjadi alat politik kelompok tertentu.

Target dari pendidikan politik yang harus diberikan partai politik kepada masyarakat untuk menciptakan pemilih cerdas adalah

  1. respon terhadap keinginan sosial, misalnya visi dan misi partai, program kerja partai politik, kesetaraan gender, track record partai dan kader-kadernya.
  2. isu-isu yang diangkat sangat relevan dengan kondisi kekinian, misalnya pemberantasan korupsi, penanggulangan kimiskinan dan keberlanjutan lingkungan.
  3. konteks sosial kultural pada tingkat lokal, hal ini dilakukan untuk mengkaji kebutuhan blok-blok pemilih (petani, nelayan, buruh dan kelompok perempuan). Untuk itu, partai politik harus terus mengikuti perkembangan perilaku dan menilai keadaan masyarakat. Sebab dalam perjuangan politik, momen sangat menentukan. Hal ini sangat mendesak untuk dilakukan, karena selama ini partai politik di tingkat lokal hanya mengadopsi apa yang ditelah digariskan di tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan lokal.
  4. riset penyadaran, hal ini terkait dengan internal partai untuk mengevaluasi nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan untuk mengukur tingkat idealisme kinerja partai.

Sedangkan untuk saluran informasi adalah sosialisasi tepat sasaran dan tepat waktu, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap item tahapan pemilihan umum dan lain-lain. Informasi ini harus dapat diakses langsung oleh masyarakat luas dengan cara mudah dan murah. Dari berbagai pengalaman menunjukkan bahwa setiap penyelenggaraan pemilihan umum,  banyak warga negara tidak mengetahui berapa jumlah partai politik peserta pemilihan umum dan nomor urutnya, cara memilih dan lain sebagainya.

Menurut Sigit Pamungkas (www.kpu.go.id tahun 2013) bahwa ada kelompok-kelompok di masyarakat hanya mampu mengakses informasi kepemiluan melalui media  televisi dan radio. Kelompok-kelompok ini juga tidak mampu untuk “membeli” informasi, misalnya membeli koran atau majalah. Di segmen inilah Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus dapat menyediakan informasi secara maksimal. KPU harus mendorong terciptanya pemerataan distribusi informasi, sehingga mereka memperoleh informasi yang sama tentang demokrasi dan kepemiluan. Paradigma tersebut berdampak pada:

  1. masyarakat memiliki akses permanen terhadap mainstream sosal politik, sehingga dapat menyimpulkan partai politik mana yang sangat serius atau benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka.
  2. bargaining posisition masyarakat semakin kuat, karena dapat dengan mudah mengetahui konsep partai yang ditawarkan.
  3. meningkatnya kesadaran dan daya kritis masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat untuk mempertanyakan hak-hak politik mereka.
  4. dapat mengurangi sikap pragmatisme masyarakat karena pilihan politik yang terukur, karena adanya kontrak sosial politik.
  5. dapat mengurangi angka golongan putih (golput), karena kembalinya kepercayaan publik terhadap partai politik.

Kelima konsepsi tersebut merupakan indikator penguatan warga negara sebagai pemilih cerdas. Pemilih mempunyai sikap, pola pikir dan kritis. Selain itu, konsepsi ini dapat mendekatkan partai kepada masyarakat karena adanya legitimasi sosial terhadap wakil rakyat, yang bermuara pada kemitraan strategis antara masyarakat dengan partai politik sehingga dapat mengurangi distorsi kepemimpinan dan sikap apolitis warga.

Terwujudnya warga negara sebagai pemilih cerdas bukan sebatas lipstik demokrasi, tetapi merupakan kebutuhan mendasar akan realitas sosial politik. Merupakan harapan bersama untuk selalu mengawal proses perjalanan pemilihan umum kearah yang lebih baik dan bukan sebatas wacana dalam memperluas keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum, membangun kultur yang lebih baik dan  menyempurnakan struktur (mandat rakyat) serta menguatkan aktor (pemilih), yang pada gilirannya peningkatan kesejahteraan melalui demokrasi dapat terpenuhi. Insya Allah….!

*Achmad Taurus adalah Pemerhati Politik/Sekretaris Umum Aliansi Fasilitator Nusantara (Fasi Nusa) Sultra.

http://www.antarasultra.com/print/266853/menguatkan-warga-negara-sebagai-pemilih-cerdas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s